• Snema Boy

    STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

    Dikirim oleh Snema Boy (Sekitar 3 tahun yang lalu) - 0 Post, 239 Views
  • Sumber: SEKOLAH

    KEPUTUSAN
    KEPALA SMP NEGERI 5 BOYOLALI
    NOMOR : 060 /010.b /113 / 2016

    TENTANG

    PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
    PADA SMP NEGERI 5 BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI

    KEPALA SMP NEGERI 5 BOYOLALI

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
    b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapan Standar Pelayanan pada SMP Negeri 5 Boyolali Kabupaten Boyolali. dengan Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Boyolali;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
    2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
    9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
    10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
    11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
    12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
    13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shoppyng Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
    16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
    17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
    20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 15);
    21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 27;
    22. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12);
    23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13);
    24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 47);
    25. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/425 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun 2016;


    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Standar Pelayanan pada SMP Negeri 5 Boyolali sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
    KEDUA : Standar Pelayanan pada SMP Negeri 5 Boyolali meliputi jenis pelayanan antara lain :
    1. Legalisasi Ijazah dan SKHUN
    2. Penerimaan Tamu
    3. Perpustakaan
    KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib di laksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
    KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


    Ditetepkan di : Boyolali
    pada tanggal : 11 Januari 2016
    Kepala SMP Negeri 5 Boyolali
    SARTONO
    NIP. 19600107 199512 1 001
    LAMPIRAN :
    Keputusan SMP Negeri 5 Boyolali
    Nomor : 060 / 010.b/ 113/ 2016
    Tanggal : 11 Januari 2016

    A. PENDAHULUAN
    SMP Negeri 5 Boyolali Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok sebagai pelayan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik dimaksud meliputi antara lain Legalisasi Ijazah dan SKHUN, Penerimaan Tamu dan Perpustakaan.

    B. STANDAR PELAYANAN

    1. Jenis Pelayanan Legalisasi Ijazah dan SKHUN

    NO KOMPONEN URAIAN
    A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
    1. Persyaratan Pelayanan a. Ijazah dan SKHUN Asli
    b. Foto Copy Ijazah dan SKHUN yang akan dilegalisasi
    c. Apabila Ijazah Hilang harus disertai dengan Surat Kehilangan Ijazah dari Kantor Kepolisian (Polsek) untuk dibuatkan Surat Keterangan
    2. Sistem, mekanisme ,dan prosedur a. Pemohon datang menghadap kepada petugas pelayanan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
    b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disediakan.
    c. Petugas pelayanan memeriksa berkas permohonan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, jika tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
    d. Apabila persyaratan permohonan legalisasi telah sesuai dengan ketentuan (lengkap) petugas pelayanan memproses legalisasi Ijazah untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
    e. Petugas pelayanan membubuhkan cap basah SKPD pada sebelah kiri tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani.
    f. Pemohon dipanggil untuk menerima Ijazah / SKHUN yang telah dilegalisasi.

    3. Jangka waktu pelayanan 5-10 menit
    4. Biaya/tariff Rp. 0,00
    5. Produk pelayanan Legalisasi Ijazah dan SKHUN.
    6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan a. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan secara tertulis maupun lisan kepada Kepala SMP negeri 5 Boyolali;
    b. Kepala SMP Negeri 5 Boyolali melakukan konfirmasi dan mengklarifikasi kepada pihak pengadu dan atau pelaksana untuk segera ditindak lanjuti guna mendapatkan penyelesaian
    B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

    1. Dasar hukum a. Undang â Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    b. Keputusan Materi Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.AN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    c. Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

    2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas Buku Pelayanan Legalisasi, ruang pelayanan, stempel, tempat tunggu pemohon
    3. Kompetensi pelaksana Sifat ramah dan sopan.

    4. Pengawasan internal 1. Kepala SMP negeri 5 Boyolali menunjuk Kasubbag Tata Usaha untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan pelayanan.
    2. Kepala SMP Negeri 5 Boyolali secara insidental mengawasi langsung pelaksanaan pelayanan.
    5. Jumlah pelaksana
    Petugas pelaksana : 2 orang
    Pejabat yang menangani : 1 orang

    6. Jaminan pelayanan â Pelayanan kami tepat waktu â
    7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    Pemohon dijamin dilayani secara adil.

    8. Evaluasi kinerja pelaksana Melakukan evaluasi pelayanan saat meeting staf.

    2. Jenis Pelayanan Penerimaan Tamu
    NO KOMPONEN URAIAN
    A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
    1. Persyaratan Pelayanan Tamu harus :
    a. Sudah ada janji
    b. Sudah telepon
    c. Sudah ada konfirmasi
    d. Lainya
    2. Sistem, mekanisme ,dan prosedur a. Tamu datang menghadap kepada petugas pelayanan di Subbag Tata Usaha.
    b. Petugas pelayanan menanyakan Identitas Tamu ( Nama, Alamat ), keperluan dan meminta untuk mengisi buku tamu sesuai dengan sistim dan prosedur yang telah diberlakukan.
    c. Apabila sudah ada kejelasan tentang maksud dan tujuan maka petugas dapat mengambil kebijakan apakah tamu dapat langsung bertemu dengan Kepala SMP Negeri 5 Boyolali atau dapat dilayani secara langsung atau dialihkan kepada petugas yang menangani sesuai kebutuhan .
    3. Jangka waktu pelayanan â¦. Menit /Dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan )
    4. Biaya/tariff Rp. 0,00
    5. Produk pelayanan Penerimaan Tamu
    6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan a. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan secara tertulis maupun lisan kepada Kepala SMP negeri 5 Boyolali;
    b. Kepala SMP Negeri 5 Boyolali melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak pengadu dan atau pelaksana untuk segera ditindak lanjuti guna mendapat legalisasi

    B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

    1. Dasar hokum
    a. Undang â Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    b. Keputusan Materi Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.AN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    c. Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 1. Kursi Tamu
    2. Buku Tamu
    3. Kompetensi pelaksana Sifat ramah dan sopan;

    4. Pengawasan internal 1. Kepala SMP negeri 5 Boyolali menunjuk Kasubbag Tata Usaha untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan pelayanan.
    2. Kepala SMP Negeri 5 Boyolali secara insidental mengawasi langsung pelaksanaan pelayanan.
    5. Jumlah pelaksana
    Petugas pelaksana : 4 orang
    Pejabat yang menangani : 1 orang
    6. Jaminan pelayanan â Pelayanan kami sopan, ramah dan bijaksana â
    7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    Tamu dijamin aman

    8. Evaluasi kinerja pelaksana Melakukan evaluasi pelayanan saat meeting staf.

    3. Jenis Pelayanan Perpustakaan
    NO KOMPONEN URAIAN
    A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
    1. Persyaratan Pelayanan a. Pengunjung adalan siswa siswi / warga SMP Negeri 5 Boyolali
    b. Membawa Kartu Anggota Perpustakaan
    c. Mengisi Buku Kunjung Perpustakaan
    2. Sistem, mekanisme ,dan prosedur a. Pengunjung datang menghadap kepada petugas dengan membawa dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
    b. Persyaratan dipenuhi petugas menayakan keperluan pengunjung dan selanjutnya petugas melayaninya dengan baik.
    3. Jangka waktu pelayanan 5 Menit â jam sekolah selesai ( sesuai keperluan )
    4. Biaya/tariff Rp. 0,00
    5. Produk pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan, Peminjam Buku Perpustakaan, Pengembalian Buku Perpustakaan.
    6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan a. Siswa / Warga SMP Negeri 5 Boyolali dapat mengadukan permasalahan secara tertulis maupun lisan kepada Kepala SMP Negeri 5 Boyolali;
    b. Kepala SMP Negeri 5 Boyolali melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak pengadu dan atau pelaksana untuk segera ditindak lanjuti guna mendapat penyelesaian yang terbaik.

    B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

    1. Dasar hukum a. Undang â Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
    b. Undang â Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    c. Keputusan Materi Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.AN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    d. Keputusan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
    2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 1. Ruang Perpustakaan
    2. Buku Kunjung Perpustakaan
    3. Meja Pelayanan Perpustakaan
    4. Stempel
    3. Kompetensi pelaksana Sifat sopan dan ramah;

    4. Pengawasan internal Kepala SMP Negeri 5 Boyolali menunjuk Kepala Perpustakaan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan pelayanan.

    5. Jumlah pelaksana
    Petugas pelaksana : 1 orang
    Petugas yang menangani : 1 orang
    6. Jaminan pelayanan â Pelayanan kami baik dan menyenangkan â
    7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    Pengunjung dijamin aman

    8. Evaluasi kinerja pelaksana Melakukan evaluasi pelayanan saat meeting staf.


    Ditetepkan di : Boyolali
    pada tanggal : 11 Januari 2016
    Kepala SMP Negeri 5 Boyolali
    SARTONO
    NIP. 19600107 199512 1 001







Sisipkan Emoticons . . .

CAPTCHA Image
Reload Code



Berita Terbaru

Top Views

Top Comments

Berita Terbaru

View More . . .