• Snema Boy

    STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

    Dikirim oleh Snema Boy (Sekitar 3 tahun yang lalu) - 0 Post, 290 Views
  • Sumber: SEKOLAH

    (KOP SKPD)
    KEPUTUSAN
    PIMPINAN SKPD/ PENYELENGGARA PELAYANAN
    NOMOR : â¦â¦â¦â¦â¦... TAHUN â¦â¦â¦â¦.

    TENTANG

    PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
    PADA (sebutkan nama SKPD) KABUPATEN BOYOLALI

    PIMPINAN SKPD/ PENYELENGGARA PELAYANAN,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
    b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapan Standar Pelayanan pada ( sebutkan nama SKPD) Kabupaten Boyolali. dengan Keputusan Kepala â¦â¦..â¦.. (Satker Penyelenggara Pelayanan);

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
    2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
    9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
    10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
    11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
    12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
    13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shoppyng Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
    16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
    17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
    19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
    20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 15);
    21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 27;
    22. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12);
    23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13);
    24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 47);
    25. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/425 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun 2016;


    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Standar Pelayanan pada (Satker Pelayanan â¦â¦â¦.) sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
    KEDUA : Standar Pelayanan pada â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦ meliputi jenis pelayanan :
    1. ......;
    2. .....;
    3. ..... dst;
    (sebutkan jenis pelayanan publik yang menjadi kewenangan SKPD/ unit pelayanan)
    KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib di laksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
    KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Boyolali
    pada tanggal ......................
    (Pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan)
    (Nama tanpa gelar)
    LAMPIRAN :
    Keputusan â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦..
    Nomor : â¦â¦â¦..Tahun â¦â¦.
    Tanggal :

    A. PENDAHULUAN
    ( ditulis : Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) .

    B. STANDAR PELAYANAN

    1. Jenis Pelayanan â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦..
    NO KOMPONEN URAIAN
    A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:
    1 Persayaratan Pelayanan
    2 Sistem, mekanisme, dan prosedur
    3 Jangka waktu pelayanan
    4 Biaya/ tarif
    5 Produk pelayanan
    6 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
    B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
    1 Dasar Hukum
    2 Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas
    3 Kompetensi pelaksana
    4 Pengawasan internal
    5 Jumlah pelaksana
    6 Jaminan pelayanan
    7 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    8 Evaluasi kinerja pelaksana

    2. Jenis Pelayanan .................... dst.

    NO KOMPONEN URAIAN
    A.
    1
    2
    dst
    B.
    1
    2
    dst
    (Pimpinan Penyelenggara Pelayanan)

    (Nama)
    (CATATAN/ KET: KOMPONEN KELOMPOK A WAJIB DIPUBLIKASIKAN).







Sisipkan Emoticons . . .

CAPTCHA Image
Reload Code



Berita Terbaru

Top Views

Top Comments

Berita Terbaru

View More . . .